Struktur permodalan sebuah perusahaan pada umumnya menganut prinsip “leveraging“, maksudnya yaitu selain menggunakan modal sendiri alias ekuitas, tetapi juga memanfaatkan “modal” dari orang lain untuk membesarkan usahanya, yang biasa dikenal sebagai liabilitas. Wajar saja, prinsip ekonomi, sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah umum sejak kecil yaitu “memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya”. Prinsip ini pun seringkali juga diterapkan dalam keseharian, misalnya bagaimana caranya supaya kita sedikit saja bergerak, tapi bisa mendapat rejeki banyak, mungkinkah? Segala sesuatu mungkin saja, jika Allah berkehendak.

Pada perusahaan besar, struktur permodalan bisa jadi lebih dibobotkan pada liabilitas. Terutama ketika perusahaan semakin besar, maka semakin besar pula nama baik, memiliki brand yang dipercaya masyarakat, sehingga akses untuk “berhutang” menjadi lebih murah, selain juga mudah. Maka pada kondisi seperti ini, melempar surat utang ke publik bagi sebuah perusahaan dengan rating tinggi pastinya akan menjadi pilihan yang diidamkan oleh perusahaan. Jauh lebih murah ketimbang berhutang ke bank.

Sebabnya di harga

Perusahaan dan usaha-usaha yang lebih kecil, otomatis masih berpangku tangan pada bank, dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan besar tadi. Pastinya Anda pernah dengar, bunga kredit UMKM bisa mencapai 30-40% p.a.? Ini masih mendingan daripada pinjam ke rentenir dengan bunga di atas 100% p.a.

Sebab kenapa mahal sangat sederhana, yaitu dikarenakan sumber dananya juga mahal. “Bahan baku” bank adalah uang nasabah deposan yang menabung atau menempatkan deposito, yang kemudian dikelola bank sebagai pool of funds untuk digelontorkan sebagai kredit. Maka untuk bank-bank besar, latar belakang mampunya mereka menawarkan kredit dengan harga bersaing, tidak lain disebabkan besarnya porsi dana murah yang berasal dari giro dan tabungan yang nasabahnya tidak mengharap bunga tinggi. Biasanya nasabah-nasabah di bank semacam ini lebih tertarik pada fitur yang disediakan, seperti kemudahan transaksi, akses jaringan yang ada dimana-mana, dan lain sebagainya yang mengarah pada keunggulan layanan. Apabila bank belum punya kelebihan seperti ini, maka sudah seharusnya legowo jika para nasabah datang ke bank tersebut hanya karena tertarik untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito (dana mahal), dan maunya dengan harga bersaing pula.

Bank yang melayani UMKM, umumnya terjebak dalam lingkaran ini, sumber dananya mahal, maka yang digelontorkan juga menjadi lebih mahal lagi. Belum lagi premi yang dilawankan dengan risiko pelaku UMKM “kemarin sore” yang pastinya lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar yang sudah lama berdiri kokoh. Sehingga in total, harganya sangat mahal. Tidak banyak pilihan bagi usaha kecil saat ini, termasuk tawaran dari bank syariah, dan kali ini bukan sekedar soal harganya. Konsepnya yang bagi UMKM dan kebanyakan masyarakat, masih perlu memutar otak untuk dapat dipahami. Mari kita coba dalami sedikit.

Soal bank syariah

Sekilas mengenai kehadiran bank syariah, pada hakikatnya ialah menghilangkan unsur yang haram sebagaimana layaknya menghilangkan khamr dari sebuah minuman. Pendekatan ini dikarenakan masyarakat pada jaman ini sudah “mendarah-daging” ketika berbicara mengenai hutang dan bunga. Maka salah satu cara “menyelamatkan” masyarakat yang terbiasa “minum bir” adalah dengan “menghilangkan alkohol dari bir” tersebut, supaya minimal si peminum ini tidak mabuk. Karena memang bagi seorang pecandu bir, sangatlah sulit untuk melepas diri dari kebiasaan. Misalnya ketika kongkow tanpa ditemani minum bir, maka terasa aneh. Meskipun sebenarnya sudah ada usaha lain dalam hal ini misalnya menghadirkan minuman lain seperti soda, bandrek, ataupun bir pletok, tapi pada kenyataannya tetap sulit bagi mereka untuk berpaling. Akhirnya mungkin yang bisa diharapkan ialah dengan menyuguhkan bir 0% alkohol sebagai alternatif.

Dalam prinsip syariah, jelas diharamkan riba. Hal yang sama ketika diharamkan khamr, babi, darah, bangkai (silahkan googling untuk cek dalilnya). Maka kemudian yang sering diperselisihkan adalah apakah bunga bank itu riba? Karena jaman nabi dulu belum ada bank. Menjawab hal ini maka perlu diketahui bahwa sebagian besar ulama berpendapat bunga bank itu riba, dan tidak perlu diperselisihkan lagi perdebatan puluhan tahun yang lalu ini. Selain itu saya juga temukan fakta bahwa konsep seperti bank, sistem bunga, meskipun pada saat itu tidak disebut bank ataupun bunga, ternyata hal tersebut sudah ada semenjak peradaban Romawi. Dan bisa jadi, mungkin juga sebelum jaman Romawi itu pun konsep seperti bank ataupun sistem bunga ini juga sudah ada, sayangnya saya belum temukan literatur pendukungnya. Tapi seandainya kita berpikir, landasan ketika diturunkannya dalil yang mengharamkan riba, adalah tentunya karena praktik riba pada saat diturunkannya itu sedemikian merajalela dalam segala bentuknya dan sangatlah banyak mudharatnya. Lebih jauh lagi, bank yang diartikan sebagai intermediari yaitu berhadapan dengan dua pihak: deposan dan debitur, maka ribanya menjadi dua kali, yaitu riba antara deposan dan bank, kemudian juga riba antara bank dan debitur.

“Alkohol yang dilucuti”

Ada tiga hal setidaknya yang dilakukan dalam “melucuti bank agar menjadi syariah”, yaitu menghilangkan riba, gharar, dan maysir. Silahkan baca lebih lanjut literatur mengenai ketiga hal ini. Tapi saya akan fokus ke riba dulu saja.

Pada intinya yang dimaksud menghilangkan riba ialah membuat alternatif dari konsep pengenaan bunga. Jadi yang dikenakan ke nasabah itu apa? Jawabannya adalah marjin. Kemudian apakah marjin ini sama saja dengan bunga? Sama dengan sebelumnya, perdebatan panjang tentang hal ini sudah sejak puluhan tahun lalu, sehingga apabila sekarang kembali dipertanyakan lagi mengenai hal kok rasanya seperti sebuah kemunduran ya? Tetapi perlu dipahami juga kenapa masih banyak yang mempertanyakan kembali, menurut saya barangkali dikarenakan mindset yang ada di masyarakat saat ini (terutama yang masih bertanya-tanya apabedanya marjin dan bunga) masihlah menggunakan mindset perbankan konvensional. Padahal jelas, riba muncul karena adanya hutang yang meminta tambahan ketika hutang tersebut nanti dikembalikan, tambahan tadi itu yang disebut riba. Mindset perbankan konvensional: Orang berhutang ke bank karena membutuhkan dana tunai pada masa sekarang, kemudian dia berjanji/berencana akan mengembalikan dana tunai tersebut setelah beberapa waktu di masa yang akan datang, maka untuk perkara ini bank mengenakan bunga yang dibayar saat dikembalikan sebagai jasa bank. Mindset perbankan syariah: Orang datang ke bank syariah bukan untuk berhutang, maka pada bank syariah tidak ada riba karena tidak ada hutang. Ini seperti permainan kata-kata, tapi sebenarnya inilah alternatif berpikirnya, harus diluruskan bahwa nasabah ke bank syariah bukan untuk pinjam uang, tapi karena ada suatu kebutuhan.

Beginilah praktiknya

Jadi misalnya ada orang datang ke bank syariah bilangnya lagi butuh uang, maka sebenarnya yang kemudian dibahas adalah perlu uangnya tadi itu untuk apa, dan rencananya akan seperti apa dan lain sebagainya, intinya bukan soal pinjam uang, melainkan barang, kerjasama, atau lainnya. Karena faktanya ujung-ujungnya ketika memperoleh uang itu pun pastinya untuk membeli sesuatu atau membayar sesuatu. Sehingga pada bank syariah muncul-lah produk yang disebut murabahah, alias jual-beli. Lagi-lagi, silahkan baca literatur terkait hal ini untuk lebih pahamnya. Si nasabah tadi ternyata butuh uangnya adalah untuk membeli sebuah motor (kendaraan roda dua), dan permasalahannya dia adalah uangnya saat ini hanya cukup untuk membayar uang mukanya saja. Padahal dia ada rencana menggunakan motor tersebut apabila berhasil terbeli maka akan dia pergunakan sebagai ojek online, sehingga kemudian dapat diperkiraan penghasilannya dari motor tersebut sejumlah sekian. Orang bank syariah kemudian itung-itung, dan hasil reviewnya ternyata sebenarnya bisalah dia cukup bayar uang muka, kemudian cicil sekian untuk periode tertentu. Bagaimana maksudnya? Jadi si nasabah tadi sebenarnya bukan beli ke dealer motor, tapi beli ke bank syariah, dengan pembayarannya dicicil, ke bank syariah. Bank bukan kasih uang ke nasabah, suruh nasabah beli sendiri motor. Kalau nasabah side-streaming menggunakan uang yang dikasih bank untuk hal lain yang berujung tidak bisa mengembalikan uangnya sesuai jadwal? Itulah sebab kredit macet. Maka di bank syariah lebih terawasi masalah penggunaan dana memang benar ke tujuan semula, dalam hal ini untuk pembelian motor. Adapun selain murabahah ada pola alternatif lain misalnya IMBT, yaitu nasabah sewa motornya dari bank syariah, kemudian pada akhir sewa terjadi perpindahan kepemilikan motor tersebut menjadi milik si nasabah tadi. Adapun karena bank secara ijin usaha bukanlah dealer motor, bukan pula developer rumah, dan sebagainya, ada akad-akad lain untuk menyempurnakan prinsip syariah, seperti wakalah atau perwakilan dan lainnya. Lantas kenapa tidak langsung beli ke dealer?Kalau dealer-nya menyediakan opsi untuk bayar cicil juga? Ya boleh juga, namanya juga pilihan, silahkan diperhitungkan baik-baik.

Sebuah contoh lain, ada seorang pedagang yang berdasarkan evaluasi kinerja produksi dan pemasarannya, dia yakin bahwa dengan kinerjanya saat ini dia masih dapat memajukan usahanya dengan menambah volum produksi. Dalam rencananya ia akan menambah mesin, tenaga kerja, dan juga suplai bahan baku. Untuk itu, bukankah lebih mudah tinggal kasih uang/modal ke si pedagang tersebut, kemudian tentukan bunganya sekian? Ya memang gampang begitu, dan sayangnya lagi-lagi ini disebut riba. Kalau di bank syariah, segala sesuatunya harus dibahas dan dipahami dengan detil. Misalnya, perlunya tambahan mesin dan lain-lain yang tergolong investasi, maka mesin tersebut bisa beli dari bank syariah, dengan sistem bayar cicil, akadnya menggunakan prinsip murabahah ataupun bisa juga dengan IMBT seperti kisah sebelumnya. Sedangkan suplai bahan baku, modal kerja yang tergantung kebutuhannya seberapa banyak, maka hal ini bisa berkongsi dengan bank syariah, atau disebut sebagai akad musyarakah. Maksudnya musyarakah ialah, bank syariah memberikan pembiayaan sebagai modal kerja si pedagang, yang nantinya ketika bahan baku tersebut setelah diproses menjadi barang jadi dan laris dijual, menghasilkan uang, keuantungan, maka kemudian dilakukan bagi hasil atas keuntungannya tersebut sesuai porsi nisbah yang disepakati.

Dengan prinsip yang sama, hal ini berlaku pula untuk para deposan, yaitu orang yang menabung atau menempatkan deposito di bank syariah. Hanya saja disisi sebelah sini tidak disebut dengan nama musyarakah, tetapi sebagai saudaranya yaitu mudharabah. Musyarakah disebut mudharabah ketika dianggap keseluruhan modal dari nasabah tadi dalam bentuk pool of funds bersama dengan nasabah-nasabah deposan lain selaku sohibul maal, dipergunakan oleh bank selaku mudharib untuk bisnisnya bank syariah, antara lain pembiayaan ke si pedagang atau ojek online misalnya.

Mindset syariah

Kalau mindset kita masih berkiblat perbankan konvensional, maka memang alternatif-alternatif seperti ini hanya membuat pusing dalam perencanaan usaha maupun perencanaan keuangan pribadi. Karena umumnya pengusaha merasa lebih gampang pinjam uangnya saja, bunganya berapa, atau menempatkan deposito sekian, bunganya berani berapa. Lagi-lagi mindset sudah terbiasa riba.

Bank konvensional vs bank syariah bukanlah pertarungan antara lebih untung mana, atau lebih mudah mana. Seperti kasus minuman bir, orang yang biasa mabuk mestinya tidak akan pernah merasa ada nilai yang bagus dari minuman bandrek, karena tidak bisa mabuk bandrek. Belum lagi persoalan harganya, ibarat sayuran organik yang lebih mahal daripada sayuran biasa. Penyebabnya kurang lebih sama, yaitu karena bank syariah belum populer, maka belum banyak dana murah yang cukup untuk mendanai rekan-rekan seperti si pedagang di nusantara ini. Lebih mengerikan lagi daripada semua itu, ialah mindset tidak mau ribet.

Tidak memaksa

Tentu saja, dalam agama tidak ada paksaan. Setidaknya sudah tersedia bank syariah di muka bumi, silahkan bagi yang ingin menjalankan syariat sebaik-baiknya, selamat di dunia akhirat. Bukan kah, syariat hadir untuk itu? Jelas, orang minum khamr, mabuk dan berbuat hal-hal yang buruk, sebutlah kekerasan kepada anak, sering terjadi di keluarga yang bapaknya pemabuk. Makan babi dilarang, darah dilarang, kenapanya silahkan coba renungkan.

Perlu diketahui pada beberapa praktik riil di lapangan, pihak bank tidak terlalu mengawasi pergerakan uang yang dipinjamkan itu, sehingga karena dalam bisnis bank juga dituntut untung, dan dikejar target pertumbuhan, maka nasabah/orang yang sebetulnya tidak memerlukan uang dipaksa oknum untuk meminjam uang dari bank tersebut. Al-hasil kemudian justru dipakai untuk hal lain yang tidak berhubungan dengan usahanya, atau lebih parah lagi terjerumus investasi bodong, maka ujung-ujungnya adalah kredit macet. Memang dalam hal ini diistilahkan fraud, tapi cikal-bakalnya karena tidak care uangnya untuk apa. Makanya di bank syariah diwanti-wanti beli apa realisasinya, sampai wakalah saja didokumentasikan. Memang tetap bisa-bisa saja ada oknum fraud, tapi nekat banget-lah.

Pernah pengalaman di segmen korporasi? Ada hengki-pengki? Karaoke? Pakaian seksi? Istilahnya entertain lah, yang katanya dimaksudkan supaya dananya gampang ngucur. Semestinya di bank syariah engga pakai kayak gini-gini dong. Ataukah sebenarnya hal inilah yang dikuatirkan ketika ber-hijrah ke syariah maka tidak bisa lagi berbuat demikian?

Semoga bukanlah seperti itu. Tak usahlah kita berkecil hati, ataupun mengecilkan yang lain yang belum siap meninggalkan riba. Karena hakikatnya warisan nabi adalah akhlaq. Whatever, saya kembalikan masing-masing perusahaan maupun individu pasti punya alasan. Justru bagi praktisi perbankan syariah, termasuk BMT, BPRS, dan siapapun di ekonomi syariah, adalah tantangan besar untuk dapat berinovasi agar ekonomi syariah bisa maju.

Inovasi di era teknologi

Sejauh ini, produk bank syariah begitu-begitu saja karena mengekor pada bank konvensional. Pernahkah ada yang murni dikembangkan oleh perbankan syariah? Bernasib seperti layaknya sayuran organik vs sayuran konvensional, harganya mahal dan tidak banyak yang mementingkan organik ketimbang konvensional. Dalam perkembangan teknologipun, umumnya selalu lebih dahulu terjadi di bank konvensional, misalnya sebut saja uang elektronik, sekalipun ada bank syariah yang kemudian juga menawarkan produk ini, tetapi sebenarnya nebeng platform induknya yang merupakan bank konvensional.

Padahal sebenarnya ada celah yang mana hanya bank syariah yang bisa lakukan. Misalnya berdasarkan undang-undang saja deh, bank syariah sebenarnya juga dapat melakukan fungsi sosial seperti penerimaan dana zakat, infaq, sedekah dan hibah, serta menyalurkannya kepada pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun wakaf dan meneruskan kepada nadzir yang ditunjuk. Adakah bank syariah yang menjalankan hal ini? Lebih mirip kepada BMT, yang mana salah satunya terdapat fungsi baitul maal untuk mengelola dana sosial. Butuh komitmen penuh pula jika ingin terjun ke dunia wakaf.

Celah lain, konsep channeling, pada umumnya channeling itu dari bank umum ke BPR baru ke nasabahnya BPR. Nah, yang dimaksud disini ialah channeling-nya dari nasabah deposan ke nasabah debitur secara langsung. Di bank syariah bisa terjadi konsep ini namanya mudharabah muqayyadah, atau bahasa inggrisnya Restricted Profit Sharing Investment Account atau RPSIA. Belum pernah dengar? Wajar, karena setahu saya memang belum ada yang berani menjalankannya. Jika pun ada yang melakukannya, itu bukan bank, yang ada adalah fintech.

Fintech syariah

Di telinga saya, istilah fintech alias financial technology tidak asing sejak sepuluh tahun lalu, ketika pertama kali turut serta dalam sebuah forum fintech di Singapura. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, apalagi dikukuhkan dengan regulasi, definisinya makin mengerucut, ialah sebagai peer-to-peer lending. Selalu saya teringat situs kiva.org dan ketika 10 tahun lalu saya berandai apabila sebuah bank bisa saja membuat situs serupa, dengan berisi profil-profil programnya (misalnya bank tidak ingin expose langsung ke nasabahnya), sehingga deposan bank bisa pilih menempatkan uangnya ke program pemberdayaan wanita kah, desa tertinggal kah, dan lain sebagainya. Sekaramg dengan era aplikasi online, semua bisa terhubung dengan mudah, pesan makanan bisa via ojek online, beli barang juga seolah ada ITC online, ekspedisi kian murah. Tentu saja banyak yang kemudian menjajal kalau utang online saja bagaimana? Simpan pinjam online lah.

Dalam fintech syariah, nasabah deposan akan menempatkan dana sebagai modal nasabah pembiayaan, melalui aplikasi online yang diselenggarakan oleh si fintech syariah tadi sebagai perantaranya. Saat saya menulis ini baru ada dua provider, yang satu murni syariah, sedangkan satunya lagi juga menyediakan skema konvensional karena memang sebelumnya membesarkan diri sebagai fintech konvensional. Karena peer-to-peer, maka yang dinikmati fintech syariah sebagai perantara ialah ujrah alias fee atau komisi. Pembahasan akad-akad dan aspek syariah masing-masing bisa jadi beragam, tapi pastinya sebagaimana sebagai lembaga keuangan syariah yang legal, fintech syariah juga dilengkapi dengan DPS alias Dewan Pengawas Syariah, berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Risk managementnya?

Lebih kokohnya bank ketika tunduk pada ketentuan BASEL, ialah ekosistemnya meredam risiko. Bank punya akses ke informasi kualitas nasabah pembiayaan, ini tidak dimiliki oleh fintech. Al-hasil, fintech perlu kerjasama dengan perusahaan rating, dan ada ongkos juga tentunya. Dan risiko yang dimiliki ini tidak dapat disandingkan dengan bank umum, terus terang saya pun deg-deg-an. Betapa tidak, apabila ada musibah usaha si nasabah mandek, saya juga akan terpapar kerugian, beda halnya dengan menempatkan deposito di bank. Jadi teringat dahulu saat memulai investasi saham, kurang lebih begitulah rasanya.

Uniknya, salah satu fintech syariah tadi, yaitu yang murni syariah, menurut saya lebih terkelola risikonya, karena bekerja sama dengan BMT. Jadi nasabah yang membutuhkan pembiayaan datang ke BMT, kemudiaN di-assess oleh BMT, muncul rating, maka informasi penting ini disampaikan ke fintech syariah. Sehingga nasabah yang punya dana, ketika ingin menempatkan dananya ke nasabah pembiayaan tadi, bisa memperoleh informasi yang lebih rinci, terlebih ada nama baik BMT yang dipertaruhkan disini.

Sebelumnya saya pernah mempelajari microfinance di Bali, konon katanya meminjamkan kepada orang Bali itu aman, pasti balik, karena mereka takut karma. Tidak juga, ada peritel besar di Bali, orang Bali asli, saatnya macet ya macet, bikin rugi beberapa bank sekaligus secara berjamaah. Bisa saja, di pembiayaan syariah juga beranggapan bahwa muslim takut Allah, pasti aman. Lha, masalahnya kalau memang ada musibah, atau memanfaatkan kepercayaan atau berkedok muslim, ada saja penipu yang sok alim.

Kembali lagi, segala sesuatu bisa terjadi, dan risiko ditanggung langsung oleh sohibul maal. Tapi menurut saya sebenarnya beginilah seharusnya berkongsi dalam syariah. Bagi hasil, juga bagi rugi. Makanya harus saling kenal-mengenal. Mental yang harus dirubah dari “hanya mau tahu beres saja”. Sempat menampar diri saya yang dulu pikirannya duiiit terus, untung yang dikejar, lupa apakah itu berkah atau bukan.

Kemaslahatan

Ada dana lebih, baiknya memang diputar, karena masih ada orang lain yang membutuhkan modal. Motif investasi boleh-boleh saja, tapi baiknya memang diputar, bermanfaat bukan sekedae keuntungan diri sendiri berspekulasi harga naik misalnya. Maka contoh yang sederhana adalah menempatkan deposito di bank besar, yang dipercaya memang aman. Lalu ada pertanyaan dalam hati, tahukah uang tersebut mengalir kemana?

Di keuangan syariah, saya belajar, menempatkan dana sebenarnya memutar uang di kalangan yang baik, bukan untuk bisnis yang haram. Kemudian di keuangan mikro saya juga belajar, menempatkan uang berarti memutarkan uang ke rakyat yang membutuhkan, bukan ke pengusaha konglomerat yang dalam sistem kapitalis semakin berlipat ganda. Fintech syariah, kurang lebih memberikan faedah keduanya.

Akar rumput

Disayangkan memang, konsep ini munculnya justru dari yang kecil, dan baru pula, bukan dari yang sudah besar seperti bank. Tidak bermaksud mengecilkan usaha start-up yang bahkan dielu-elukan sebagai unicorn sekalipun, kreatif tapi coba-coba, karena namanya juga usaha. Nasib pada umumnya dicaplok oleh pengusaha ternama, dan ini dianggap mujur. Banyak pula yang bermimpi menjadi seperti Mark Zuckerberg atau sebangsanya, dan akan jauh lebih mujur ketika dinaungi benefactor bonafide. Sisanya yang bertahan sekedar menunggu sampai titik darah penghabisan, kecenderungannya begitu.

Lagi-lagi tidak perlu mengeluh, selalu ada jalan. Beberapa fintech kemudian berusaha memperjelas nasibnya, ada yang membuat model bisnis kolaborasi dengan bank umum, ada juga yang diakuisisi. Tapi menurut saya sebenarnya kalau dikelola dengan baik, bisa saja si fintech ini terus saja berkembang dan terus merambah segmen yang lebih tinggi, syaratnya mesti syariah, dengan alasan sebagaimana saya panjang lebar di atas. Barangkali seperti ojek online yang semakin banyak mitranya semakin sulit untuk tumbang, too big to fail. Bisa jadi di masa mendatang fintech syariah benar-benar menjadi pengganti bank, seperti pernah disampaikan oleh Bill Gates, banking is essential, bank is not.

Banking evolution

Atau sebaliknya, bank syariah berinovasi seperti fintech syariah, apa susahnya, modal pasti tersedia lebih daripada si start-up. Belum lagi berlimpah tenaga bankir profesional, bisa menjadi layaknya penasihat keuangan, terutama di segmen yang lebih tinggi. Hanya saja, komitmen harus kokoh di tingkat organisasi, dan pemegang saham tentunya.

Saya engga membayangkan “crowd funding untuk proyek jalan tol”, tapi simple aja semacam di awal tadi “crowd funding untuk modalin ibu-ibu PKK”. Atau yang lebih berwawasan nusantara yakni “ibu-ibu arisan funding untuk ekspor batik ke mancanegara”. Perlu business planning? bisa lah insya Allah.

Advertisements